DPW dan DPP AWMORI Desak Pemkot Sorong Tutup Bar Princes Usai Dugaan Penelantaran Pekerja Asal Bitung

DPW AWMORI Papua Barat Daya mendesak Pemerintah Kota Sorong untuk segera menutup tempat dugem Bar Princes di Rufey, Sorong, setelah mencuatnya dugaan penelantaran dan eksploitasi tenaga kerja asal Bitung yang didatangkan khusus untuk bekerja di tempat hiburan malam tersebut.

Seorang pekerja berinisial SB bersama rekannya diketahui didatangkan dari Manado sejak 8 Oktober oleh pihak manajemen Bar Princes, melalui seorang manajer yang dikenal sekaligus sebagai mami di tempat tersebut. Namun setelah bekerja, para pekerja justru diduga mengalami tindakan tidak manusiawi. SB tidak menerima gaji selama dua bulan, meski telah menjalankan kewajibannya sebagai pekerja.

Kondisi semakin memprihatinkan ketika SB meminta izin untuk kembali pulang ke Manado. Alih-alih membantu, manajer Bar Princes justru diduga lepas tangan. SB mengungkapkan bahwa ketika ia memohon untuk dipulangkan, manajer hanya merespons melalui pesan WhatsApp dengan jawaban singkat: “cari jalan sendiri untuk pulang ke Manado.” Jawaban tersebut membuat SB merasa benar-benar ditelantarkan tanpa kepastian.

DPW AWMORI PBD telah mencoba meminta klarifikasi dan mempertanyakan tanggung jawab dari manajer Bar Princes. Meskipun manajer sempat berjanji akan bertemu untuk menyelesaikan persoalan ini, hingga berita ini naik tidak ada pertemuan ataupun penyelesaian yang dilakukan.

Ketua DPW AWMORI PBD, Onim, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Ia menyebut bahwa praktik perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa aturan jelas dan tanpa pemenuhan hak dasar adalah bentuk eksploitasi yang harus ditindak tegas.

“DPW AWMORI PBD mendesak Pemkot Sorong untuk segera menutup Bar Princes agar tidak ada lagi pekerja dari luar daerah yang menjadi korban. Ini menyangkut kemanusiaan dan marwah tanah Papua Barat Daya,” tegas Onim.

Atas situasi tersebut, DPP Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (AWMORI) melalui Ketua DPP, Ofi Sasmita, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas DPW AWMORI Papua Barat Daya. DPP menilai bahwa tindakan manajemen Bar Princes telah mencederai hak-hak pekerja dan menunjukkan kelalaian serius yang tidak dapat dibiarkan.

Ketua DPP AWMORI, Ofi Sasmita, menyampaikan bahwa pusat mendukung sepenuhnya gerakan DPW PBD dalam mendorong penutupan tempat hiburan malam yang dianggap tidak bertanggung jawab.

“Kami di DPP AWMORI memberikan dukungan penuh kepada DPW Papua Barat Daya. Eksploitasi tenaga kerja adalah pelanggaran serius. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang menelantarkan pekerja, apalagi di tanah Papua. Pemerintah Kota Sorong harus bertindak cepat,” ujarnya.

DPP AWMORI juga mendesak Pemkot Sorong dan Pemprov Papua Barat Daya untuk memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam yang mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah, memastikan legalitas usaha, serta menjamin perlindungan dan hak-hak pekerja.

Suara AWMORI.
Sorong, 19 November 2025

---