Ketua DPW AWMORI PBD, Ferry Onim, menghimbau seluruh masyarakat Imekko dan masyarakat kecil di Kabupaten Sorong Selatan agar tidak terprovokasi terkait somasi yang dikirim oleh DPP Media Nasional Online.
Somasi tersebut berkaitan dengan setiap orang yang menduduki jabatan publik, sehingga tidak semua orang bebas berbicara. Etika dan tata krama dalam berbicara perlu dijaga, mengingat jabatan publik bukanlah milik pribadi atau keluarga, tetapi milik seluruh masyarakat di setiap kabupaten, kota, provinsi, bahkan di tingkat pusat.
Ferry Onim menegaskan bahwa dirinya tidak melibatkan keluarga dalam langkah ini, melainkan bekerja sesuai tupoksi sebagai pimpinan media di wilayah PBD dan sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Imekko. Tindakan ini dilakukan tanpa membedakan masyarakat atau keluarga, karena teguran ini ditujukan agar pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Sorong Selatan, dapat melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang dipercayakan negara.
Hal yang sama berlaku untuk jabatan adat. Jabatan adat bukanlah jabatan khusus untuk satu keluarga, melainkan kepemimpinan yang bersifat umum untuk keluarga besar Imekko. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk memahami hal ini dengan baik dan tetap fokus pada urusan masyarakat, termasuk menjaga hutan adat masing-masing dan persiapan menyambut Hari Raya bulan November.
Ketua DPW AWMORI PBD berharap pesan ini menjadi pengingat penting bagi semua masyarakat Imekko, sambil menunggu klarifikasi Wakil Bupati Sorong Selatan melalui media terkait somasi yang dikirim.
Ferry Onim juga menekankan bahwa persoalan ini dapat menjadi pelajaran berharga. Namun, bagi pihak yang sengaja ingin mencari masalah, Ferry Onim mengingatkan bahwa masih ada fakta-fakta lain yang dapat diungkap sesuai situasi di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat kecil maupun keluarga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan somasi ini.
“Hati-hati dalam menanggapi kasus ini, karena masih ada kasus lain yang bisa saya ungkapkan sesuai fakta di lapangan.” tegas Ferry Onim.
